Cileunyikidul's Blog

kami hadir untuk tumbuh

Proposal Pemekaran Wilayah Cileunyi Kidul


KOMITE PEMBENTUKAN DESA CILEUNYI KIDUL

KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG 

Sekretariat : Jl. Panyawungan No 18. RT.04.RW.03 Telpon : 081931246322

 

 

Nomor : 03/KPDCK/VI/K.2009                                               Cileunyi. 9 Juni 2009

Sifat     : Penting

Lampiran          : 1 ( Satu ) berkas

Perhihal            : Pembentukan

                          Desa Cileunyi Kidul                Kepada

 

  1. Yth. Bapak Kepala Desa Cileunyi Wetan
  2. Yth. BPD Desa Cileunyi Wetan

 

Di

   Tempat

 

 

Dengan hormat

Berdasarkan hasil musyawarah unsur masyarakat, dengan ini kami Komite pembentukan Desa Cileunyi Kidul sebagai prakarsa dan wadah aspirasi masyarakat. Menyampaikan proposal pembentukan desa Cileunyi Kidul, pemekaran dari Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

Demikian kami sampaikan atas pengertian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih.

 

Hormat kami,

 

KOMITE PEMBENTUKAN DESA CILEUNYI KIDUL

 

       Ketua                                                                    Sekretaris

 

 

 

  (   Drs. Iin Zaenal Abidin   )                         (  Drs. H. Deni Dimyati  )

 

Tembusan :

  1. Yth. Bupati Kabupaten Bandung.
  2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bandung.
  3. Yth. Badan Otonomi Daerah.
  4. Yth. Camat Kecamatan Cileunyi.

 

 

 

  1. 1.      PENDAHULUAN

 

1.1. LATAR BELAKANG

 

            Pelayanan publik merupakan tuntutan yang sangat mendasar bagi manajemen pemerintahan modern, masyarakat yang semakin maju membutuhkan pelayanan yang cepat dihitung dengan nilai ekonomis dan menjamin adanya kepastian. Birokrasi pemerintah merupakan institusi terdepan yang berhubungan dengan pemberian pelayanan masyarakat.

 

            Pelayanan masyarakat menjadi sedemikian penting karena hubungan dan kaitannya dengan manusia dalam komunitas masyarakat banyak (society communit). Dalam konteks ini birokrasi pemerintah memainkan perannya sebagai institusi terdepan yang brhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu dalam gugus institusi birokrasi pemerintah, pelayanan masyarakat merupakan pelaksanaan tugas-tugas permerintah yang secara langsung memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

 

            Dewasa ini muncul fenomena birokrasi pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat seringakali diartikan dalam konotasi yang berbeda oleh masyarakat. Birokrasi seolah-olah melahirkan kesan adanya suatu proses yang panjang yang berbelit-belit apabila masyarakat akan menyelesaikan suatu urusan dengan aparatur pemerintah, sehingga muncul istilah debirokratisasi yang artinya merupakan upaya untuk lebih menyederhanakan prosedur yang dianggap berbelit-belit tersebut.

 

            Salah satu konsepsi untuk menjamin adanya bentuk pelayanan public (publics service ) adalah dengan semakin mendekatkan ruang-ruang pelayanan public dengan masyarkat. Saat ini luas desa Cileunyi Wetan mencapai 767.075 ha dengan jumlah penduduk sekitar 25.597 orang, menjadikan pelayanan public menjadi suatu hambatan dari populasi jiwa maupun dengan adanya jarak yang begitu jauh antara domisili masyarakat dengan kantor  desa.

 

1.2.              PERMASALAHAN

 

Luasnya wilayah Desa dengan tingginya jumlah penduduk dapat mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal oleh pemerintah desa, sehingga tidak efisien serta lambatnya birokrasi dalam mengantisifasi permasalahn yang timbul dalam pemenuhan tuntutan masyarakat. Dengan kondisi yang demikian bisa mengakibatkan munculnya kerawanan dan kecemburuan sosial dikalangan masyarkat.

 

Dari latar belakang dapat di identifikasi permasalah sebagai berikut :

  1. Jumlah Penduduk per 4 Pebruari 2009, mencapai 25.597 orang, laki-laki 12.676 Orang dan Perempuan 12.721 Orang. Jumlah Kepala Keluarga (KK ) : 2892, dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi tidak memungkinkan publics service dapat berjalan dengan baik.
  2. Sarana dan prasarana sudah memenuhi syarat baik infrastruktur pemerintahan desa dan sarana perhubungan, sehingga sudah memungkinkan untuk dimekarkan terbentuknya Desa baru.
  3. Untuk mempercepat proses pembangunan disegala bidang dan meningkatkan pelayanan public serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
  4. Bahwa Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, sesuai situasi dan kondisi dinamika masyarakatnya saat ini, baik ditinjau dari aspek geografi, demografi dan kondisi sosial ekonomi, memungkinkan untuk dimekarkan.

 

II. DASAR HUKUM :

 

  1. Undang – Undang No. 32 Tahun 2004. Tentang pemerintahan daerah
  2. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005, Tentang Desa
    1. Bab II.
  • Pasal 2 ayat ( 3 ) tentang pembentukan Desa merupakan pemekaran dari suatu desa menjadi satu desa atau lebih
  • Pasal 2 ayat ( 4 ) pemekaran dari suatu desa menjadi dua desa atau lebih sebagai mana dimaksud pada ayat ( 3 ) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikitnya 5 ( lima )  tahun penyelenggaraan pemerintahan desasi social budaya masyarkat setempat.
  1. Bab II
  • Pasal 2 ayat ( 1 ) desa dibentuk atas prakarsa masyarkat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi social budaya masyarakat setempat.
  • Pasal 2 ayat ( 2 ) pembentukan desa sebagai mana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi syarat :
  1. Jumlah penduduk
  2. Luas Wilayah
  3. Bagian wilayah kerja
  4. Prangkat
  5. Sarana dan Prasarana Pemerintah
  • Pasal 2 ayat ( 3 ) pembentuk desa sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengabungan beberapa desa, atau bagian desa yang baersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
  • Pasal 2 ayat ( 4 ) pemekaran dari suatu desa menjadi dua desa atau lebih sebagai mana dimaksud pada ayat ( 3 ) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 ( lima ) tahun penyelenggaraan pemerintahan desa.
  1. Peraturan Menteri Dalam Negri No. 28 Tahun 2006, tentang PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN PENGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.
    1. Bab I
  • Pasal 1 Ayat ( 3 ) pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarkat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
  • Pasal 1 Ayat ( 7 ) pembentukan desa adalah pengabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran desa dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
  1. Bab II

TUJUAN PEMBENTUKAN

  • Pasal 2, pembentukan desa bertujuan untuk meningkatakan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat.

 SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN

  • Pasal 3,
  1. Jumlah penduduk wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 1.500 Jiwa atau 300 KK
  2. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat.
  3. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun
  4. Dan lain lain

TATA CARA PEMBENTUKAN DESA

  • Pasal 4, Desa dibentuk atas prakarsa masyarkat dengan memperhatikan asal – usul desa, adap istiadat serta kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 ( lima ) tahun.
  • Pasal 5, Tata cara pembentukan desa :
  1. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
  2. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa;
  3. BPD mengadakan rapat dengan Kepala Desa untuk membahas usul masyarkat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara hasil rapat BPD tentang pembentukan Desa;
  4. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan desa kepada Bupati / Walikota melalui Camat, disertai berita acara hasil rapat BPD dan rencana wilayah Administrasi desa yang akan dibentuk;
  5. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati/Walikota menugaskan tim Kabupaten/Kota bersama tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati/ Walikota;
  6. Bila rekomendasi tim observasi menyatakan layak di bentuk desa baru, Bupati/ Walikota menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Desa;
  7. Penyiapan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa sebagai mana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
  8. Bupati/ Walikota mengajukan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarkat Desa kepada DPRD dalam Forum rapat paripurna DPRD;
  9. DPRD bersama Bupati/Walikota melakukan pembahasan atas rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa, dan bila diperlukan bisa mengikut sertakan pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat Desa;
  10. Rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati/ Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati/ Walikota untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah;
  11. Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 ( tujuh ) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
  12. Rangan peraturan daerah tentang pembentukan desa sebagai mana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati/ Walikota paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
  13. Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa yang telah ditetapkan oleh Bupati/ Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf l, Sekretaris daerah mengundangkan peraturan daerah tersebut didalam lembaran daerah.
  14. telah terbentuk KOMITE PEMBENTUKAN DESA CILEUNYI KIDUL, sebagai Prakarsa untuk menampung aspirasi Pembentukan Desa Cileunyi Kidul yang merupakan Pemekaran dari Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi pada Tanggal  9 Juni 2009

 

III. TUJUAN 

 

Tujuan dari Pemekaran Desa Cileunyi wetan ini adalah :

  1. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Bab II Pasal 2 Yaitu Pembentukan Desa bertujuan untuk meningkatkan Pelayanan public guna mempercepat terwujudnya Kesejahtraan masyarakat.
  2. Didasarkan pada Aspirasi Masyarakat dengan maksud untuk menigkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelayanan terhadap Masyarakat serta untuk menumbuhkan peran serta masyarakat dalam Pembangunan Desa, sehingga dapat mempercepat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

   

IV. DATA DESA .

 

  1. Luas Desa                                                                     : 767.057.Ha.
  2. Jumlah Kepala Keluarga                                                :  6444 KK.
  3. Jumlah Penduduk Laki-laki                                            :  12.676 Jiwa.
  4. Jumlah Penduduk Perempuan                                         :  12.721 Jiwa.
  5. Jumlah Penduduk Keseluruhan                                       :   25.597 Jiwa.
  6. Jumlah Rukun Warga                                                     :   23. RW.
  7. Jumlah Dusun                                                                 :   5 ( lima ).

 

V. RENCANA WILAYAH DESA CILEUNYI KIDUL.

 

  1. Luas Wilayah                                                                 : 350.034,-
  2. Jumlah Penduduk                                                           :  10.271,-
  3. Jumlah Kepala Keluarga                                                :  2892 KK.  
  4. 4.      Meliputi,  RW ( Rukun Warga ) yang Terdiri dari     : RW I, RW II, RW III, RW IV, RW V, RW XVII, RW XXIII,XXIII.
  5. Batas Wilayah , Sebagai berikut :
    1. Utara         : Jalan Tol PANCI.
    2. Timur         : Kabupaten Sumedang dan solokan Cikeruh.
    3. Selatan    : Rancaekek kulon dan Sungai Ciyasana ( Tegal Sumedang ).
    4. Barat       : Desa Cileunyi Kulon.

Bahan ini Merupakan sebuah Rancangan,hal ini masih memungkinkan untuk berubah tergantung dari hasil Musyawarah.

    

VI. LAMPIRAN – LAMPIRAN 

 

  1. Peta Desa Cileunyi Wetan.
  2. Draf Peta Desa Cileunyi kidul.
  3. Laporan Bulanan Kependudukan Desa.
  4. Rekapitulasi jumlah Penduduk per RW.
  5. UU. RI. No 32 Tahun 2004, Bab XI pasal 200 Ayat 4 ( empat ) tentang Desa
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
  7. Peraturan Mentri Dalam negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa Menjadi Kelurahan.

 

      

                Demikian Proposal ini kami ajukan sebagai Representasi dari aspirasi Masyarakat, untuk dapat segera di Realisasikan.

 

                                                                                                       Cileunyi  9 Juni 2009

  

                      KOMITE PEMBENTUKAN DESA CILEUNYI KIDUL

                                 

                                   Ketua                                                 Sekretaris  

 

 

 

 

 

 

                  (   Drs. Iin Zaenal Abidin   )                   (   Drs. H. Deni Dimyati   )        

 

About these ads

2009/06/09 - Posted by | Uncategorized

14 Komentar »

  1. trimakasih, ini sangat membabntu saya dalam pemekaran desa kami

    Komentar oleh danie | 2009/11/08 | Balas

    • dari desa mana, semoga berhasil, maaf kalau boleh sharing dari desa mana/ daerah mana. terima kasih

      Komentar oleh cileunyi kidul | 2010/03/02 | Balas

  2. iya harusnya segera di mekarkan,,,..mengingat jumlah warga yang banyak sampai 23 Rw hmmmmm,..tapi gak semudah itu banyak pertimbangan lain tidak hanya melihat pada jumlah warga di cileunyi wetan,,..segi brokrasi,,SDM.a memedaikah,, kesiapan,,.. dan segala macam tektek bengek perizinan,….

    Komentar oleh helmi | 2010/04/03 | Balas

  3. Kami dari desa nampirejo temanggung jawa tengah, terima kasih contoh proposalnya, inni sangatbermanfaat bagi kami. kami juga sedang berusaha memekarkan desa kami dikarenakan kurangya kerukunan antar kampung kami dan kampung sebelah. mohon do’a restunya.

    Komentar oleh M. MUFLIHUN | 2010/08/27 | Balas

    • selamat berjuang brother, jangan lupa kalau berhasil kirim kabar

      Komentar oleh panyawungan | 2010/09/06 | Balas

  4. terima kasih atas infonya boz,moga aja proses pemekaran desa beriam berjalan lancar

    Komentar oleh marte | 2010/10/18 | Balas

  5. sangat stuju ttg usulan pemekaran desa demi sebuah percepatan pelayanan dan pemerataan dalam trilogi pembangunan………..saluuut, karna desa kami pun sedang menyusun rancangannya, kalo tdk keberatan mohon dikirikken proposalna ka alamat email kami trims…

    Komentar oleh soedirman kamsa | 2011/04/09 | Balas

    • maaf untuk proposalnya kami tidak bisa mengirimkannya. karena komputer kami pernah diserang virus, terus diformat dan datanya ikut hilang tidak sempat diselamatkan. kalau untuk referensi silahkan unduh saja di blog ini. selamat berjuang jangan lupa kasih kabar kalau sukses. hormat kami Cileunyi kidul

      Komentar oleh panyawungan | 2011/04/10 | Balas

  6. Terimakasih atas contoh Proposalnya.kr saat ini kami sgt memerlukannya.
    Tp,bgaimana dgn Uu 32 thn 2004 apa blm ada Perubahan ?
    Mohon di Perhatikan.
    Trim’s.

    Komentar oleh Damar marbun | 2011/10/23 | Balas

  7. kami butuh saran brkenaan dgn rncna pemekaran desa kami.

    Komentar oleh suwarli | 2011/11/04 | Balas

    • silahkan anda mengirim email ke pendif@yahoo.com
      saran apa yang anda inginkan.
      terima kasih

      Komentar oleh panyawungan | 2011/11/05 | Balas

  8. Kami warga desa sukasirna sebelah timur ingin memekarkan desa dan alhamdulillah kemarin para tokoh yang ada sepakat akan menamai dengan nama sinar mekar. tahap yang bingung yang kami hadapi adlh pembuatan proposal pemekaran. terimakasih kepada ananda yng telah memberikan pengalaman berharga ini. ada satu pertanyaan yaitu apakah peraturan yang termaktub tsb diatas up to date? terimakasih sekali lagi salam kami moga anda sukses selalu. kami mohon dengan sangat bantuannya baik saran maupun doa. 085881043388

    Komentar oleh Bayu Purbaya | 2012/04/09 | Balas

    • semoga sukses dalam pemekaran desanya. saya belum meng up date lagi masalah peraturan nya.
      terima kasih

      Komentar oleh panyawungan | 2012/04/10 | Balas

  9. bagaimana paka kalo memekarkan dusun , bagaimana syarat-syaratnya?

    Komentar oleh darmawan | 2012/09/03 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: